Program Pemerintah Tentang Pendidikan

Banyak hal yang perlu dipikirkan mengenai pendidikan. Di Indonesia pendidikan masih tergolong rendah. Walaupun sudah banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti, wajib belajar dua belas tahun, bantuan operasional sekolah (BOS), dan kartu pintar. Semua hal tersebut belum dapat menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendidikan yang menjadi congkak kemajuan bangsa belum terealisasikan dengan apik. Banyak program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Terdapat pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, dalam undang-undang ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna.

            Penyelenggaraan pendidika juga tidak terlepas dari proses pembudayaan dan pemberdaayan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam hal tersebut proses pembudayaan adalah tidak melepaskan konteks kebudayaan dalam proses pembelajaran. Sebab budaya memang seharusnya dilestarikan bukan malah dimusnahkan. Sebagai bangsa yang maju dapat dilihat dari segi pendidikannya, pemerintahan Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan pendidikan dengan berbagai program.

            Merujuk pada nawacita kabinet kerja Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, rencana pembangunan jangka menengan nasional 2015-2019, dan rencana kerja pemerintah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) ada enam program prioritas pendidikan dan kebudayaan tahun 2016. Program prioritas pertama yang menjadi perhatian adalah penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Program prioritas kedua adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Program prioritas pendidikan dan kebudayaan ketiga ialah meningkatkan akses dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, pada program prioritas pendidikan dan kebudayaan keempat, Kemndikbud akan melakukan peningkatan dan penguatan pelestarian dan diplomasi budaya. Program prioritas kelima, mendikbud menuturkan, peningkatan dan penguatan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa melalui pengembangan kosakata. Berikutnya yang terakhir, program prioritas keenam dan menjadi sasaran utama kemendikbud dalam melakukan gerakan pendidikan dan kebudayaan adalah penguatan tata kelola dan pelibatan publik. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI, di Gedung MPR/DPR RI, senayan, Jakarta, Senin (14/09/2015)

            Setiap program pemerintah memliki tujuan yang baik untuk mengembangkan sistim maupun alur pendidikan ke arah yang lebih baik. Namun pada kenyataannya program tersebut sulit terealisasikan dengan baik. Dibandingkan dengan negara lain seperti, Japan. Indonesia teritnggal jauh oleh negara Japan. Tercatat dalam presentase bahwa pendidikan di Japan selalu meningkat secara signifikan dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi suber daya manusianya. Budaya literasi yang di terapkan oleh negara Japan sudah menjadi kebiasaan yang lumrah. Melalui membaca Japan percaya akan hal menambah wawasan dan pengetahuan yang luas. Maka dari itu Indonesia seharusnya lebih meningkatkan budaya literasi membaca agar sumber daya manusianya dapat menjadi baik.

            Kurikulum di Indonesia yang setiap kali berganti belum menemukan titik terang untuk dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Mulai dari kurikulum 1947 atau disebut Rentjaca pelajaran sampai kurikulum 2013 atau sering disebut kurtilas. Kualitas pendidikan Indonesia masih belum sempurna masih harus menemukan pengembangan yang baik demi mewujudkan pendidikan di Indonesia yang lebih baik dan apik. Segala program yang notabene ingin mewujudkan pendidikan yang lebih baik belum terealisasikan dengan sempurna. Sulitnya perkebangan pendidikan di Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah pusat untuk lebih berpartisipasi dalam hal pendidikan.

            Sekolah di Indonesia sudah menerapkan setiap kurikulum yang diumumkan oleh pemerintah termasuk kurtilas namun pelaksaannya masih belum signifikan sebab banyak pendidik yang belum mengerti tentang kurikulum baru ini yaitu kurikulum 2013 (kurtilas). Pemahaman yang sulit menjadi penghambat terlealisasikannya kurtilas disekolah, siswa dituntut kreatif dalam proses pembelajaran guru hanya sebagai pembibing sekaligus pengarah dalam proses pembelajaran. Pemahaman tersebut yang seringkali salah penafsiran sehingga tidak terwujud apa yang ada dalam pedoman kurtilas itu sendiri. Namun tidak semua sekolah sudah melaksanakan kurikulum baru ini, ada pula sekolah yang menunggunakan kurikulum lama yaitu kurikulum 2006 (KTSP) karena kurikulum 2013 hanya digunakan bagi sekolah-sekolah yang termasuk kriteria khusus yang dirasa sudah siap menerapkan kurikulum 2013. Ketetapan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan. Mengapa demikian, Kemendikbud mengambil keputusan ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan Kurtilas karena beberapa hal, antara lain masalah kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru dan pelatihan kepala sekolah yang belum merata di wilayah Indonesia.

            Melihat berbagai program pemerintah dalam hal pendidikan sebagai bangsa yang baik pendidikan memang harus diprioritaskan terlebih bahwa pendidikan sebagai tolak ukur kemajuan suatau bangsa dan negara. Rangking pendidikan negara-negara Asean Indonesia hanya mendapatkan peringkat ke lima di tahun 2018, peringkat pertamnya adalah Singapura. Melihat hal tersebut pemerintah harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal pendidikan, namun tidak hanya pemerintah masyarakat pun harus ikut andil dalam hal tersebut. Butuh kesadaran bagi masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting, pendidikan itu wajib, pendidikan itu hak seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksaan program pemerintah harus sistematik dan merata di setiap penjuru Indonesia agar tidak ada lagi yang tertinggal akan informasi yang seharusnya sudah tersampaikan di setiap sekolah. Pelaksanaan program harus terbuka agar terealisasikan dengan baik dan tidak ada oknum pemerintahan yang menyeleweng dalam arti tidak di korupsi. Indonesia harus lebih baik lagi, indonesia harus lebih cerdas, indonesia harus lebih jujur untuk menjadikan bangsa yang makmur. 

-Toufan PP-